Webinar Publikasi Jurnal Terakreditasi

Forum mahasiswa pascasarjana PS TPL telah melaksanakan seminar mengenai strategi dan sharing pengalaman publikasi jurnal terakrediasi secara online (24/08/2020). Kegiatan ini merupakan program kerja dari kementerian bakat dan minat dari forum TPL. Siti Oftafia Wijayanti adalah ketua pelaksana webinar ini dengan dibantu oleh panitia dari forum TPL. Webinar diisi oleh dua narasumber. Narasumber pertama Dr. rer. nat. Kustiariyah, S.Pi, M.Si, beliau merupakan perwakilan dari Direktorat Publikasi dan Informasi Strategis (DPIS) IPB. Pemateri kedua adalah Dr. Zulhamsyah Imran, S.Pi, M.Si yang merupakan editorial board Biotropia Journal, Seameo Biotrop. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 91 orang selama proses pendaftaran berlangsung (2 minggu). Peserta terdiri dari mahasiswa IPB dan non IPB. Acara berjalan dengan lancar meskipun dilakukan secara daring.

Webinar dimulai tepat pukul 09.15 WIB. Kegiatan ini dipandu oleh MC, yaitu Siti Utami Pratiwi. Setelah MC membuka kegiatan, dilanjutkan dengan sambutan dari program studi TPL yang diwakili oleh Dr. Vita Rumanti K, S.Pi., M.T dan setelah itu Regi Darmawan memberikan sambutan sebagai ketua forum TPL. Materi disampaikan oleh pembicara seusai sambutan. Riska Fatmawati sebagai moderator yang memandu kegiatan inti ini. Sesi I disampaikan oleh Dr. rer. nat. Kustiariyah, S.Pi, M.Si dengan materi How to apply national and international journal?. Narasumber menjelaskan dengan detail mengenai pentingnya publikasi terutama bagi akademisi. Selain itu, Dr Kustiariyah juga memaparkan strategi untuk publikasi di jurnal bereputasi baik secara nasional maupun internasional. Sesi II dimulai pukul 10.40 dengan narasumber Dr. Zulhamsyah Imran, S.Pi, M.Si. Dr Zulham memperkenalkan Biotropia Journal, Seameo Biotrop (Q3) dan mendorong peserta untuk melakukan publikasi sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin. Selain itu, peserta dijelaskan mengenai alur untuk publikasi jurnal, khususnya di Biotropia Journal, Seameo Biotrop (Q3) secara rinci. Dari masing-masing sesi materi, peserta antusias memberikan pertanyaan kepada narasumber. Acara diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada narasumber dan moderator secara online tepat pukul 11.30.

Legalisasi Cantrang: Perlu Kebijakan Berbasiskan Data dan Informasi

Kebijakan pelarangan cantrang dimulai sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 2/Permen-KP/2015 yang kemudian digantikan dengan Permen KP No. 71/Permen-KP/2016. Kebijakan pelarangan tersebut menimbulkan tentangan, tidak hanya dari para pelaku usaha cantrang, akan tetapi juga dari pelaku usaha perikanan lainnya. Seperti pengolah dan pemasar ikan, transportasi, hingga pendukung usaha perikanan lainnya.

Tentangan atas kebijakan pelarangan tersebut menggambarkan bahwa usaha perikanan cantrang sangat kompleks dan dinamik.

Setidaknya itulah isu permasalahan yang menjadi alasan diselenggarakannya Diskusi Pakar Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, dengan topik: “Cantrang Diizinkan Beroperasi Lagi?”, (16/6) melalui media zoom dan youtube. Hadir pada acara diskusi ini beberapa perwakilan pemerintah, akademisi,  lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengusaha.

Prof Dr Eko Sri Wiyono, dosen IPB University dari Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), bicara terkait Keragaan Sosial-Ekonomi dan Strategi Adaptasi Nelayan Cantrang. Dalam paparannya, Prof Eko mengungkapkan bahwa usaha perikanan cantrang memiliki multiplier yang sangat besar, karena turunan usaha perikanan lainnya sangat terdampak dengan kebijakan pelarangan cantrang tersebut. Hal inilah yang menimbulkan tentangan keras dari para pelaku usaha perikanan di berbagai daerah, utamanya nelayan-nelayan pantai utara Jawa.

Berdasarkan hal tersebut, Dr Budy Wiryawan, dosen IPB University yang juga dari Departemen PSP,  dalam paparannya yang berjudul “Dampak Terhadap Sumberdaya Ikan dan Ekosistemnya”, mengingatkan bahwa kebijakan cantrang perlu dikelola, bukan hanya melarang. Instrumen pengelolaan melalui input-output control dan close area atau close season. Untuk itu, diperlukan kajian yang komprehensif dalam pembuatan kebijakan operasionalisasi cantrang. Pada saat yang bersamaan, Darmawan menambahkan bahwa dalam pembuatan kebijakan perlu dukungan data dan informasi yang selama ini cenderung dilupakan. Selain itu, kebijakan pengelolaan cantrang tidak disamaratakan untuk semua tonase kapal ikan dan wilayah.

Terkait dengan operasionalisasi cantrang tersebut Prof Dr Ari Purbayanto, dosen IPB University yang merupakan Guru Besar di Departemen PSP berbicara Aspek Teknis dan Tingkah Laku Ikan pada Pengoperasian Cantrang. Prof Ary mengingatkan tentang perlunya penerapan alat tangkap cantrang sesuai standar nasional Indonesia. Penerapan cantrang berstandar nasional Indonesia (SNI) dijadikan acuan dalam kegiatan pengawasan, dengan penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran. (dh/Zul)

 

Resources: https://ipb.ac.id/news/index/2020/06/legalisasi-cantrang-perlu-kebijakan-berbasiskan-data-dan-informasi/077cdf37ce328f8ba50176b8b299af34

1 2 3 28